SISTEM KERJA HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT DAN KETERKAITANNYA DENGAN MEDIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

            Akhir-akhir ini profesi HUMAS (Hubungan Masyarakat) menunjukkan perkembangan yang sangat pesat hampir di semua Negara, terutama di Negara-negara yang menganut system demokrasi. Hal ini tidaklah mengherankan bila diingat bahwa humas adalah bidang aktivitas yang bertujuan menciptakan saling pengertian yang baik antara suatu organisasi dengan publiknya.

            Dalam situasi di mana masyarakat tumbuh cerdas, kritis, dan kompetitif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada, hubungan masyarakat banyak digunakan oleh organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer, sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren demi menunjang manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

            Humas atau public relations mencakup semua bentuk komunikasi yang terselengara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya. Bahkan setiap orang pada dasarnya juga selalu mengalami humas, selama ia masih menjalin kontak dengan manusia lainnya. 

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

I.I  Latar Belakang Masalah

            Situasi perekonomian dewasa ini berkembang sangat pesat di antaranya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan timbulnya persaingan, tantangan guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, maka perlu adanya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keunggulan dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat keinginan dan kepuasan masyarakat

            Kepemimpinan yang baik merupakan hal yang penting dalam bisnis, pemerintahan dan organisasi serta kelompok yang tidak terhitung untuk menciptakan pola hidup, bekerja dan bermain. Dalam meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, pemerintah agar dapat memberikan pelayanan berdasarkan perencanaan, harus harus dikaitkan dengan kepemimpinan dalam organisasi. Hal ini disebabkan kemampuan, kecakapan dan keahlian PNS tidak aka nada artinya jika semua pegawai tidak mau bekerja keras dan disiplin. Meskipun pegawai tersebut memiliki standar kompetensi secara formal dan legalitas sesuai dengan syarat-syarat dan aturan mengenai kompetensi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kepemimpinan yang mampu mendorong setiap pegawainya agar mau bekerja keras. Menurut Sedarmayanti[1], untuk bekerja keras tanpa dorongan keterpaksaan diperlukan kesadaran karena kesadaran merupakan kunci utama bagi manusia untuk dapat bekerja secara optimal, sedangkan kesadarna itu sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kesadaran itu timbul tergantung bagaimana seorang pemimpin mampu memotivasi para bawahannya.

            Peningkatan kompetensi PNS sangat tergantung dari bagaimana kepemimpinan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang-orang yang dipimpinnya dengan menumbuhkan saling pengertian, kesadaran dan sepenuh hati dalam bekerja, sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kepemimpinan menurut Sedarmayanti[2], adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain, sehingga menumbuhkan saling pengertian, kesadaran, keikhlasan dan sepenuh hati pada orang yang dipimpinnya.